Ini Sederet Capaian Bidang HAM Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fajar Sulaeman Taman, Minggu (3/12) mengatakan, sampai Desember 2023 bidang Hak Asasi Manusia (HAM) telah menorehkan berbagai capaian. Diantaranya yaitu, berhasil meraih Penghargaan Terbaik Pertama Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK dan IKM Januari-Juli 2023.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkumham, Dr. Y. Ambeg Paramarta, kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, pada penutupan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BSK di The Trans Resort Kuta Bali, Kamis (21/9).

Baca juga: Heru Widodo: Berbatasan Langsung dengan Negara Lain, Batam Perlu Pengamanan Ekstra

“Dari 33 Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia, nilai yang diraih Kanwil Babel adalah 3, 95 (Sangat Baik), ” kata Fajar.

Fajar menyebutkan, capaian lainnya yaitu meraih Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM. Penghargaan diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

Baca juga: Luluk Nur Hamidah Desak Pemerintah Percepat PP-Perpres Turunan UU TPKS

Dari total 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, hanya sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) unit kerja lulus tahap penilaian dan mendapat predikat Unit Kerja P2HAM.

Fajar menuturkan, 3 satuan kerja Kanwil Kemenkumham Babel juga turut meraih penghargaan tersebut, yaitu Kanim Pangkalpinang yang meraih penghargaan sebagai Unit Imigrasi Terbaik 3 atas Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM). Lalu Kanim Tanjungpandan dan juga Lapas Perempuan Pangkalpinang, mendapat predikat Unit Kerja P2HAM.

Baca juga: Penjelasan Ahli Pidana Soal Hak Imunitas Arteria Dahlan

Terbaru, disampaikan Fajar, Kanwil Kemenkumham Babel masuk 5 Kantor Wilayah terbaik yang berhasil mendorong sebagian besar/ seluruh Kabupaten/ Kota Peduli HAM. Hal tersebut disampaikan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada tanggal 15 November 2023.

“Selain Kanwil Babel, 4 Kanwil lain yang mendapatkan predikat tersebut yaitu Kanwil Banten, DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, serta Jawa Tengah, ” sebutnya.

Baca juga: Diskusi Dengan Try Sutrisno, LaNyalla Terima Mandat Kembalikan UUD 1945

Selain Kantor Wilayah, penghargaan serupa juga akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sebagai 5 Provinsi terbaik yang berhasil membina dan membangun sebagian besar/ seluruh Kabupaten/ Kota Peduli HAM.

Disampaikan Fajar, dari 7 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung, seluruhnya berhasil memperoleh predikat Peduli HAM dengan persentase 100%.

Baca juga: Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Harun Sulianto mengapresiasi berbagai capaian tersebut. Harun berterima kasih kepada para Bupati , walikota di Babel dan jajaran Pemprov Babel atas sinergi dan kolaborasi yang baik dengan Kanwil Kemenkumham Babel, sehingga pelaksanaan implementasi HAM di wilayah dapat mencapai target yang baik.

"Diharapkan predikat tersebut dapat terus dipertahankan dan dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya, " harap Harun.

Rilis Publikasi Oleh Humas Kanwil Kemenkumham Babel